haruskah harga BBM naik?

Indonesia menghasilkan 930.000 Barel/hari (1 Barel = 159 liter)

Harga minyak mentah 105 USD/Barel

Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) 10 USD/Barel

Dengan rincian = (10/159) x Rp. 9.000,- = Rp. 566 /liter

Jadi, biaya LRT untuk 63 milyar liter = 63 milyar x Rp. 566,- = Rp. 35,658 trilyun

Lifting             =  930.000 Barel/hari, atau

                        =  930.000 x 365 = 339,450 Juta Barel /tahun

Hak Indonesia adalah 70%, maka = 237,615 Juta Barel /tahun

Konsumsi BBM Indonesia = 63 Milyar liter/tahun

atau dibagi dengan 159 = 396,226 Juta Barel /tahun

Pertamina memperoleh dari konsumen :

= 63 Milyar liter/tahun x Rp. 4.500,- = Rp. 283,5 Trilyun.

Pertamina membeli dari Pemerintah :

= 237,615 Juta Barel  @ USD 105 x Rp. 9.000,- = Rp. 224,576 Trilyun

Kekurangan yang harus di import :

Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina di Pemerintah

= 158,611 Juta Barel @ USD 105 x Rp. 9.000,- = Rp. 148.887 Trilyun

Kesimpulan :

Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM Premium sebanyak 63 Milyar liter dengan harga Rp. 4.500,-/liter yang hasilnya Rp. 283,5 Trilyun

Pemerintah harus Import dari pasar Internasional Rp. 149,887 Trilyun Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 Trilyun

Pemerintah mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar liter

@ Rp. 566,- = Rp. 35,658 Trilyun,

Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 Trilyun, Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini, yg biasa kita sebut “SUBSIDI”

Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI)

= Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia = Rp. 410,091 trilyun – Rp. 283,5 Trilyun = Rp. 126,591 Trilyun

Ø  Tapi Pemerintah juga memperoleh keuntungan hasil penjualan kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari Pemerintah sebesar Rp. 224,546 Trilyun)

Ø  Hal ini lah yang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka kesimpulannya adalah Pemerintah kelebihan uang yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina dikurangi kekurangan yang harus dibayar Pemerintah (subsidi) = Rp. 224,546 Trilyun – Rp. 126,591 Trilyun = Rp. 97,955 Trilyun

Ø  Artinya APBN tidak jebol…

(Penulis : Mariza Indriani,, Mahasiswa FE UNWIR Sem-2)